SUARA INDONESIA, BLORA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora, Jawa Timur, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) bersama awak media, pada Rabu (24/1/2024) di Sekretariat Bawaslu, Jalan R.A. Kartini, Blora.
"Suksesnya pemilu yang jujur dan adil adalah berkat dukungan semua pihak termasuk halnya peran media dalam memberikan informasi ke masyarakat yang utuh," kata Ketua Bawaslu Blora, Andyka Fuad Ibrahim.
Andyka menyebutkan bahwa tahapan pemungutan suara merupakan mahkota demokrasi yang terhitung tinggal 22 hari lagi kedepan, sementara masa kampanye tinggal 18 hari.
Oleh karenanya, Bawaslu Blora terus melakukan pencegahan dan pengawasan adanya potensi potensi pelanggaran pada Tahapan Kampanye ber-STTP maupun non STTP.
"Masa kampanye dan penghitungan tinggal beberapa hari lagi. Potensi-potensi pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye dan pemungutan suara itu ada banyak," ungkapnya.
Terkait pelanggaran, Andyka menambahkan, di dalam data kami hingga saat ini sudah ada tiga (3) kasus dan sudah terselesaikan semuanya.
"Benar ada satu kasus tidak terbukti dan 2 kasus lainnya sudah ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang," papar Andyka.
"Yang bersangkutan juga sudah diberikan sanksi," imbuhnya.
KPU Blora juga telah memberikan sanksi, dengan diberhentikannya staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blora juga menyampaikan kegiatan ber-STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan non STTP.
"Hingga hari ini ada 16 STTP selama Januari 2024, dan tahun 2023 lalu sebanyak 35 STTP. Satu STTP ada untuk dua atau tiga kecamatan dan bahkan dimungkinkan bisa lebih," pungkasnya.
Dalam pengawasan tahapan Pemilu 2024, pihaknya juga menyampaikan bahwa Bawaslu Blora di setiap strategi pengawasan selalu mengedepankan pencegahan.
Baik berupa surat imbauan, upaya pencegahan secara langsung di lapangan, teguran saran perbaikan, bila ditemukan adanya potensi pelanggaran.
"Misal ada potensi pelanggaran administratif, prosedurnya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora," imbuhnya.
Bawaslu Blora selalu terbuka dalam memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat termasuk halnya peran rekan-rekan media, baik cetak, online, televisi, maupun media jejaring yang lainnya.
"Berikan informasi, edukasi yang bermartabat, berkualitas, jujur, adil, dan utuh tentunya. Sehingga pemilu nantinya berjalan aman, lancar, kondusif dan memunculkan pemimpin terpilih dari, oleh dan untuk rakyat sesuai harapan bersama," paparnya.
"Ada feed back pengawasan, peran serta media dalam memberikan literasi yang bermanfaat dan utuh," imbuhnya.
Sementara itu salah satu anggota Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan mengatakan bahwa saat ini rapat-rapat kampanye terbuka sudah berjalan.
Sesuai tugas dan kewenangan, kata Lulus, Bawaslu Blora melakukan pencegahan dan penindakan jika ada dugaan pelanggaran.
"Antara peserta dan penyelenggara ini harus ada edukasi agar dapat meminimalisir adjudikasi," ungkapnya.
Pihaknya juga berharap pelaksanaan pemilu di Kabupaten Blora nantinya dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif dan sesuai asasnya.
Disisi lain anggota Bawaslu Blora, Kordiv SDMO Akhmad Alwi turut memberikan sambutan dalam rakor Kehumasan dengan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) bersama awak media.
Sebagai informasi, pada Senin (22/1/2024) lalu, Bawaslu Blora telah melantik sebanyak 2.977 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan langsung memberikan pembekalan kepada PTPS terlantik.
PTPS tersebut dilantik oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Blora, melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) yang dilaksanakan secara serentak di 16 kecamatan se Kabupaten Blora.
"Pelantikan dan pembekalan tersebut adalah untuk menunjang kerja pengawasan di TPS," kata Alwi, anggota Bawaslu Blora.
Usai pelantikan, imbuhnya, para PTPS langsung diberikan pembekalan tahap pertama.
"Awal bulan depan kami akan memberikan pembekalan tentang pengawasan kepada PTPS," ujarnya, singkat.
Sementara dari KPU Blora, Ahmad Mustakim mengatakan bahwa pelaksanaan rapat umum sudah dilaksanakan pada 21 Januari 2024 lalu.
Di Jawa Tengah, waktu pelaksanaan yang sudah terjadwal di KPU yakni tanggal 21 Januari 2024 untuk Pasangan Calon (Paslon).
"Sudah terdaftar dalam KPU. Tanggal 21 Januari 2024 adalah paslon nomor urut 01, sehari berikutnya paslon nomor 02 dan ditanggal 23 Januari 2024 ada paslon nomor 03. Begitu seterusnya dan secara berurutan hingga pelaksanaannya berakhir pada tanggal 7 Februari 2024 di Jawa Tengah. Sementara di tanggal 8 sampai 10 jadwalnya sudah tidak berurutan seperti sebelumnya," katanya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Gunawan |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi