DPD Golkar Cilacap Respons Kader Pembelot, Sebut Deklarasi Dukung Cabup Lain Ilegal

Politik

SUARA INDONESIA, CILACAP - Jajaran pengurus DPD Partai Golkar Cilacap merespons adanya kader pembelot yang mendukung calon bupati lain yang tak didukung oleh partai.

Diketahui, sebagian kader Partai Golkar Cilacap menyatakan dukungan terhadap calon bupati Awaluddin Muuri jelang Pilkada 2024. Hal itu terbukti dengan konsolidasi disertai deklarasi yang dilakukan pada Rabu (7/8/2024).

Sementara, internal Partai Golkar Cilacap sendiri resmi mendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sindy Syakir. Syamsul diketahui diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sedangkan Sindy diusung Partai Golkar.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Cilacap, Bidang Media dan Penggalangan Opini Ekanto Wahyuning Santoso menegaskan, bahwa konsolidasi disertai deklarasi yang dilakukan oleh sebagian kader Golkar tersebut merupakan ilegal internal.

"Kegiatan itu apakah berizin atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas ilegal. Teman-teman saat berkegiatan menggunakan baju kuning Golkar, menggunakan bendera partai, bahkan memampang foto Ketua Umum sudah bertentangan dengan SK yang ada," ujarnya kepada awak media saat jumpa pers di Kantor DPD Partai Golkar, Rabu (7/8/2024) malam.

Ekanto mengatakan, sangat tidak mungkin Ketua Umum Airlangga Hartarto tiba-tiba beralih mendukung calon lain setelah memberikan SK kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Syamsul Auliya Rachman dan Sindy Syakir untuk mengikuti Pilkada 2024.

"Artinya siapapun yang menjadi motornya telah melakukan pembodohan terhadap kader-kader Golkar di bawah," katanya.

Nasun, Fungsionaris Partai Golkar Cilacap yang juga anggota DPRD ini memastikan, Partai Golkar di Cilacap solid, mulai dari struktural partai sampai ke tingkat bawah. "Saya pastikan dari Partai Golkar, baik dari pendiri partai, pengurus DPD bahkan sampai bawah maupun organisasi sayap partai komitmen satu komando," tegasnya.

Sementara berkaitan dengan dukungan yang dilakukan kader Golkar terhadap calon bupati yang tidak didukung oleh partai, Nasun menyampaikan, DPD Golkar akan melaporkannya ke DPP.

"Ada kode etik dan mekanismenya. Kalau nanti memang betul-betul terbukti, yang berhak memberikan sanksi itu kan DPP, dan kalau dilihat mayoritas bukan pengurus partai, hanya memakai identitas partai," ungkapnya.

Sekretaris DPP Partai Golkar Cilacap Mitra Patriasmoro menyampaikan, bahwa DPP telah resmi memutuskan calon bupati dan wakil bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sindy Syakir.

Hal itu berdasarkan SK DPP Partai Golkar No Skep 722 DPP/Golkar/VII/2024 Tentang Pengesahan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah pada Pilkada Serentak 2024. "Ada beberapa poin seperti poin ke 4 bahwa keputusan ini bersifat final dan mengikat," kata Moro sapaan akrab Mitra Patriasmoro ini.

Adapun isi di dalam SK tersebut berkaitan dengan tindakan yang bertentangan dengan hasil keputusan DPP yang dilakukan baik jajaran pengurus, fungsionaris, kader dan anggota partai Golkar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang berlaku.

"Yang jelas kita di DPD mematuhi peraturan organisasi yang ada. Nanti kita sampaikan ke DPP melalui DPD Provinsi, ada Dewan Etik dan segala macam, yang berhak memutuskan adalah DPP. Dan terkait acara tadi di luar agenda resmi. Kita pastikan bukan diselenggarakan oleh DPD Golkar," papar Moro.

Sementara itu, Fungsionaris Partai Golkar Cilacap lain, Yayan Rusyawan Effendi mengatakan, bahwa DPD Golkar sendiri tidak merasa khawatir adanya dukungan dari sebagian kader partai terhadap calon lain.

"Menurut saya itu bagian dari dinamika politik. Dan itu kan kepentingan mereka bukan kepentingan organisasi. Golkar demokratis, sehingga tidak akan terpengaruh, dan kami tetap fokus apa yang sudah direkomendasi, satu komando memenangkan Syamsul-Sindy di Pilkada 2024," ujar Yayan. (*)

» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA