SUARA INDONESIA, CILACAP - Beredarnya isu dugaan kecurangan Pemilu 2024, khususnya pada pemilihan presiden (Pilpres) mendapat respon dari berbagai pihak di Kabupaten Cilacap, mulai dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga tokoh masyarakat.
Salah satu petugas PPS dari Kecamatan Kroya, Latif menanggapi bahwa isu dugaan kecurangan tidak benar. Sebab, pihaknya merasa sudah bekerja semaksimal mungkin dan transparan yang disaksikan oleh masyarakat umum, juga saksi dari masing-masing parpol maupun Paslon.
“Ada juga dari PTPS yang ikut mengawasi. Intinya kami sudah sesuai dengan prosedur yang ada," katanya saat ditemui, Sabtu (24/2/2024).
Kemudian anggota KPPS dari Kecamatan Kroya, Giarto, juga menyinggung tudingan kecurangan yang beredar. Ia menyatakan tidak sepakat adanya tudingan tersebut.
"Kami tidak sepakat adanya isu seperti ini, karena kita merasa sudah bekerja dengan baik dan maksimal demi tegaknya demokrasi. Mulai dari awal sampai proses penghitungan suara. Dan kami rela nggak tidur sampai hari berikutnya, sudah capai, tersita waktu juga," ujarnya.
"Dan saat penghitungan kita juga nggak asal hitung, disaksikan oleh saksi, masyarakat dan panwas," imbuhnya.
Selanjutnya, isu dugaan kecurangan Pilpres juga mendapat respon dari Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan PPK Binangun, Bangun Setyabudi. Ia menyayangkan isu kecurangan yang diembuskan saat ini.
"Perlu diketahui, bahwa teman-teman dari PPS maupun KPPS sudah bekerja dengan baik, penuh integritas dan berjuang sampai ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia," tutur Bangun.
"Kalau memang ada indikasi kecurangan ataupun pelanggaran, kan mekanismenya ada, bisa dilaporkan ke Bawaslu. Nanti jika terjadi sengketa hasil, bisa ke MK, semua ada tahapannya. Jadi kalau masyarakat merasa ada kecurangan dan disertai bukti, langsung saja lapor ke Bawaslu," lanjutnya.
Sementara itu, menanggapi isu dugaan kecurangan Pemilu 2024, salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Cilacap, Suyanto, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Saya sebagai tokoh masyarakat di Cilacap kalau memang masih ada isu kecurangan, saya siap menggerakkan masyarakat PPS, KPPS untuk audensi ke KPU, mendukung KPU tetap bekerja sesuai aturan dan menolak adanya isu kecurangan. Kita juga mendorong KPU untuk bekerja dengan tenang, jujur dan transparan," kata Suyanto.
"Dan saya selaku masyarakat juga ikut memantau dari jauh ternyata kinerja dari PPS dan KPPS ini sangat luar biasa dan maksimal. Mereka sudah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran," tandasnya.
Suyanto juga menyayangkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menuding adanya Kecurangan dalam Pemilu tahun ini. "Betul-betul saya terenyuh dan sedih melihat ini karena anggota PPS dan KPPS tidak melihat apa itu curang karena mereka bekerja sudah sesuai aturan KPU," ucapnya.
Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak untuk menghormati dan menerima hasil Pilpres nanti. "Dalam kontestasi Pemilu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Siapapun nanti yang menang biarlah bekerja sesuai harapan masyarakat. Yang kalah ya harus menerima kekalahan dengan legowo," ujar Suyanto.
Sementara menanggapi adanya wacana soal hak angket, menurut Suyanto hal itu tidak perlu dilakukan karena membuang waktu dan membuat gaduh di masyarakat.
"Jadi sudahlah, Pemilu sudah usai tinggal menunggu pelantikan. Dan selama ini saya mengamati ternyata Pemilu berjalan dengan jurdil dan tidak ada kecurangan sama sekali. Makannya kami tidak setuju sekali adanya klaim, bahwa Pemilu dicurangi," pungkasnya. (*)
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Satria Galih Saputra |
| Editor | : Mahrus Sholih |
Komentar & Reaksi